
Jombang, Disdagrin
Bertempat di Ruang Rapat Soeroadiningrat Pemkab. Jombang, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022, mengadakan rapat koordinasi untuk melengkapi kepengurusan periode tahun 2018-2023.
Rapat ini dimaksudkan untuk meminta persetujuan terkait beberapa perubahan susunan pengurus yang tertuang dalam SK Dekranasda Provinsi Jawa Timur Nomor 13/DEKRAN.JATIM/SK/VII/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Pergantian Pengurus Antar Waktu Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Jombang periode tahun 2018-2023.

Ny. Wiwin Isnawati, S.Pt. Ketua Dekranasda Kabupaten Jombang yang juga isteri Ir. Sumrambah Wakil Bupati Jombang yang mempimpin rapat didampingi Ketua Harian Bambang Rudy Tjahjo S.,M.Pd. yang juga Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jombang mengatakan bahwa perubahan kepengurusan antar waktu hasil rapat ini akan diajukan permohonan pengesahannya ke Dekranasda Provinsi Jawa Timur dalam waktu dekat.
Jadi memang ada beberapa instansi / OPD yang belum masuk dalam kepengurusan Dekranasda Jombang periode tahun 2018-2022 baik sebagai penasehat maupun bidang-bidang, agar ke depan program kegiatan Dekranasda Jombang semakin maju, variatif dan kuat sesuai perkembangan yang ada maka perlu ditambahkan dalam struktur kepengurusan , jelas Ketua Dekranasda, Ny. Wiwin Sumrambah.

Beberapa instansi yang ditambahkan sebagai Penasehat pengurus Dekranasda Jombang antara lain Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan DPMPTSP, serta di bidang program, pendidikan dan pelatihan ditambahkan Kabid Kebudayaan Dikbud Jombang.
Program Dekranasda kedepan diharapkan menjadi wadah kreatifitas, pemasaran, sekaligus motivasi bagi pengusaha kerajinan menuju bangkitnya perekonomian di Kabupaten Jombang setelah masa pandemi Covid-19 mulai mereda, dengan berbagai kegiatan diantaranya pelatihan bagi UKM, studi banding ke sentra pengrajin seperti di Desa Plumbongambang dan desa-desa wisata lainnya.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut semua penasehat, pengurus, pengurus harian dan bidang-bidang yang didalamnya para Kabid di OPD terkait, juga stake holder dari dunia usaha kerajinan dan usaha kecil menengah, antaralain dari APINDO, KADIN, Perbankan, PBAJ, APMA, Craft, APKJ dan Permamin.