JOMBANGKAB.PROKOPIM - Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab didampingi Kapolres Jombang AKBP Agung Setyo Nugroho, Kasdim 0814, Sekdakab Jombang Akh. Jazuli serta Asisten 3, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPBD dan Kepala Humas Protokol mengikuti Rapat Koordinasi ( Rakor) terkait Penanganan dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid19 Di Provinsi Jawa Timur bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayjend TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Nico Afinta, secara virtual diruang Jombang Command Center, Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, pada Jumat (8/1/2021) siang.
Dalam Rakor yang bertujuan untuk mempercepat penanganan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tersebut langsung dimoderatori oleh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono.
Dalam Rakor tersebut berbagai hal terkait penanganan serta kesiapan dalam vaksinasi Covid 19 di Jawa Timur dibahas. Masing-masing Forkopimda Provinsi Jawa Timur dalam Rakor tersebut juga menyampaikan paparannya.
Gubernur Khofifah yang bergabung melalui video virtual dari ruang kerjanya menyampaikan arahan beberapa hal terkait situasi pandemi Covid-19 dan percepatan penanganan dalam waktu tiga bulan terakhir dan tentang persiapan pelaksanaan vaksinasi vaksin untuk proses penyembuhan Covid-19.
Khofifah meminta seluruh Bupati, Walikota, Kapolres, Dandim, Babinsa hingga Kepala Desa untuk tetap mewaspadai bahaya pandemic Covid-19 saat ini.
Diungkapkan juga dari hasil diskusi dengan tim dokter RSUD Dr. Soetomo bahwa berbagai kasus Covid-19 yang terjadi beberapa bulan terkahir ini dikarenakan reinfeksi atau repositif pasien Covid-19.
“Ini ada kasus reinfeksi atau repositif, apapun namanya tapi ada pasien yang positif lagi dan saya menemukan beberapa orang yang telah sangat dekat sudah swab tiga kali negatif, terus positif dan swap tiga kali lagi dan positif,”tuturnya.
Jadi, Khofifah Gubernur Jawa Timur meminta perhatian Pemerintah Kabupaten dan Kota agar tetap mewaspadai pasien yang terkonfirmasi positif agar melanjutkan isolasi mandiri setelah dinyatakan sembuh dan tidak serta merta kembali ke rumah, sebab dikhawatirkan bisa menularkan ke keluarganya.
Untuk proses persiapan pelaksanaan vaksinasi, Gubernur Khofifah Indar Parawansa berharap ada pengawalan yang ketat mulai hulu hingga hilir oleh TNI dan Polri. Seperti halnya dilakukan oleh pemerintah pusat yang melakukan pengawalan perjalanan vaksin mulai dari Biofarma hingga ke masing-masing titik dan provinsi.
“Itu semua dikawal oleh TNI dan Polri karena memang ini sesuatu yang begitu memberikan efek pada proses penyembuhan diri dan keluarga, akhirnya adalah kepuasan dan ketahanan nasional,”ujarnya.
Gubernur Khofifah dalam arahannya salahsatunya juga menyinggung terkait pendataan dan penetapan fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana vaksinasi Covid 19.
Selain itu Gubernur juga meminta semua daerah untuk melakukan pengecekan ulang soal lemari es tempat penyimpanan vaksin, ruang observasi, ruang tunggu yang sesuai dengan protokol kesehatan, layanan puskesmas yang sesuai dengan standar vaksinasi
Terkait soal pembatasan kegiatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyiapkan dua keputusan Gubernur. Namun pihaknya tetap mengacu dan memperhatikan kondisi pandemic Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Ia mengatakan, bahwa ada kenaikan yang cukup signifikan pasien terkonfirmasi positif dan kematian akibat Covid-19 selama libur Nataru. Dari data Pemprov Jatim angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Jawa Timur mulai bulan Desember 2020 hingga bulan Januari 2021 mencapai angka tertinggi dibandingkan dengan awal penyebaran pandemic Covid-19.
“Ini angka tertinggi sejak ada Covid-19 di Jawa Timur, pada 31 Desember yang lalu 935, saya kira sudah top-nya, ternyata tanggal 7 Januari lebih tinggi lagi, 948, secara nasional kemarin juga tertinggi, Artinya data-data ini bicara sangat banyak hal , kita mengambil langkah-langkah lebih sistemik dan strategis,”tambahnya
Gubernur Jawa Timur memint Kepala Daerah berserta Forkopimda untuk mengawal proses vaksinasi Covid 19 agar semua proses pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Serta mengecek dan mengkoordinasikan kesiapan dan teknisnya dengan pihak terkait.