Wakil Bupati Jombang Sumrambah mendampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meresmikan 153 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh. Rabu ( 7/11/2018). Tema dari Peresmian Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2018 dengan “Membangun Indonesia Dari Desa Menuju Tanjungwadung Bermartabat”.
Wakil Bupati Jombang mengawali sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Penyedian Perumahan dari Kementrian PU & PR, Anggota DPR RI, Asisten 2, Kepala OPD, Kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat Desa Tanjungwadung yang hadir .
“Alhamdulilah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) Tahun 2018 di Desa Tanjungwadung telah terealisasi 153 rumah. Harapan kami pada Tahun 2019 pemerintah pusat masih dapat memberi bantuan untuk rumah yang tidak layak huni sebanyak 85 rumah yang tersisa dan pengembangan jembatan di Dusun Pasir bisa terealisasikan”, tutur Sumrambah, Wakil Bupati Jombang .
Pada tahun ini penerima BSPS mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 15 juta, akan tetapi di Tahun 2019 diharapkan bisa meningkat menjadi Rp 17,5 juta. Dengab rincian Rp 15 juta untuk pengadaan material dan Rp 2,5 juta untuk biaya tukang.
Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa program seragam gratis yang akan direalisasikan 2019 di Kabupaten Jombang untuk untuk SD, MI, SMP dan MTS.
Disampaikan pula bahwa pada Tahun 2019 adalah tahun politik maka diharapkan masyarakat tidak terpancing atau terprovokasi dengan segala isu yang berkembang, mari kita wujudkan Jombang yang senantiasa guyub rukun, damai dalam keadaan kondusif.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sesuai data Kementerian PUPR di Kabupaten mendapatkan 1.600 BSPS yang sudah terealisasi. Penerima program BSPS ini sifatnya stimulan. Artinya bantuan tersebut untuk membakar semangat warga membangun rumah agar lebih layak ditinggali.
Kunjungannya kali ini juga ingin memastikan data masuk ke Kementerian PUPR sudah sesuai dengan fakta dilapangan. “Saya ingin memastikan bahwa data yang masuk sudah sesuai dengan fakta di lapangan,” ujar Khalawi.
Sementara Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengatakan, jumlah penerima program BSPS di Jombang ditingkatkan jumlahnya. Karena sesuai fakta, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jombang mencapai 1.600 rumah untuk tahun 2018. (Humas_Kominfo)